Pendahuluan
Indonesia memiliki sejuta ‘keindahan’, baik dari segi ekologis maupun sosial budaya. Seiring
perkembangan zaman, sebagian besar masyarakat kehilangan atau lupa dengan ‘keindahan’ itu sehingga keindahan itu
rusak dan tinggalkan bersama waktu. ‘Keindahan’
itu seharusnya kita jaga dan kita rawat karena sesungguhnya, hal itu tidak
dapat diperbaharui.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban
melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya
bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang,
perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa
lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.
Warisan budaya bendawi (tangible) dan
bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian
integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini
menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga
mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu
pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya[1].
Untuk tulisan kali ini, penulis akan menyinggung
sedikit soal pelestarian ‘keindahan’
sosial budaya (Cagar Budaya) kita melalui perspektif UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Namun, sesuai dengan
tema Pertemuan Ilmiah Arkeologi Mahasiswa se-Indonesia “Archaeology for Society: Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Karst
Maros-Pangkep yang Berbasis Masyarakat”, penulis juga akan memasukan sedikit
mengenai ‘keindahan’ ekologis Maros-Pangkep.
Sekilas Tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 11 Tahun 2010
Cagar Budaya merupakan warisan leluhur
yang secara tidak langsung menjadi ciri khas dari suatu daerah. Pengertian Cagar
Budaya tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya pasal 1 ayat 1, bunyinya:
“...Cagar Budaya
adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di
darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan.”
Dilihat dari konteksnya, Cagar Budaya
umumnya terbagi atas dua, yaitu moveable
(dapat digerakkan/pindahkan) dan unmoveable
(tidak dapat digerakkan/pindahkan). Apapun bentuknya, Cagar Budaya yang
bersifat kebendaan ini sangat rentan dengan pengerusakan, entah karena faktor
alam maupun manusia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kita harus
mencegah kerusakan dan melestarikan Cagar Budaya tersebut? Kalau iya, kenapa? Seperti
yang telah saya singgung diatas bahwa Cagar Budaya merupakan ciri khas atau
identitas bangsa, warisan dunia, dan merupakan jejak rekam kemajuan bangsa
kita, oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Selain itu, alat,
bahan, serta teknologi pembuatannya telah lama hilang karena pengaruh modernisasi
dan karenanya, Cagar Budaya tersebut terbatas dan tidak dapat diperbaharui.
Boleh saja dibuatkan replikanya, namun nilai penting sejarahnya tetap tidak
dapat menyamai yang aslinya.
Societeit de Harmonie, salah satu bangunan Cagar Budaya. (Dok. Chandra)
Setiap orang wajib menjaga, memelihara,
dan melestarikan Cagar Budaya, hal ini secara tersirat tertuang dalam UU Nomor
11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada Bab VII yang membahas tentang
pelestarian. Negara sudah menyadari betapa pentingnya warisan budaya ini, UU
Nomor 11 Tahun 2010 merupakan bukti bahwa Negara juga peduli dengan warisan
budaya tersebut. Konstitusinya sudah ada, tinggal kontribusi pemerintah dan
masyarakat dalam melaksanakan undang-undang tersebut.
Setiap Cagar Budaya memiliki peringkat
berdasarkan letak administratif dan syarat-syarat lainnya, sebagai berikut:
1.
Cagar Budaya Nasional
Cagar Budaya tingkat nasional, secara administratif terletak
diantara dua provinsi. Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya
peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:
a.
Wujud kesatuan dan persatuan
bangsa;
b.
Karya adiluhung yang
mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
c.
Cagar Budaya yang sangat
langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
d.
Bukti evolusi peradaban
bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah
punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
e.
Contoh penting kawasan
permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat
khas yang terancam punah[2].
2.
Cagar Budaya Provinsi
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat
provinsi apabila memenuhi syarat:
a.
Mewakili kepentingan pelestarian
Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
b.
Mewakili karya kreatif yang
khas dalam wilayah provinsi;
c.
Langka jenisnya, unik
rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
d.
Sebagai bukti evolusi
peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang
telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
e.
Berasosiasi dengan tradisi
yang masih berlangsung[3].
3.
Cagar Budaya Kabupaten/Kota
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat
kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:
a.
Sebagai Cagar Budaya yang
diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b.
Mewakili masa gaya yang
khas;
c.
Tingkat keterancamannya
tinggi;
d.
Jenisnya sedikit; dan/atau
e.
Jumlahnya terbatas[4].
Ruang lingkup Cagar Budaya mencangkup
darat dan air, selama berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Oleh karena Cagar Budaya yang dimaksud merupakan milik NKRI,
maka kita sebagai warga tidak boleh memperjual-belikan Cagar Budaya dengan
pihak asing/Negara asing. Pada akhirnya, kita sendiri yang akan rugi jika
menjualnya karena sama saja dengan menjual identitas kita sehingga nanti, kita
tidak lagi memiliki identitas. Karena itu, UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya seharusnya dan sepantasnya dilaksanakan untuk menjaga identitas atau
jati diri bangsa kita.
Masyarakat dan Cagar Budaya
Berbicara soal kepemilikan Cagar Budaya,
sudah sangat jelas bahwa masyarakat luas adalah pemiliknya. Oleh karena
masyarakat yang memilikinya, maka sewajarnya untuk merawat apa yang
dimilikinya. Namun, setelah melihat UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
pada Bab IV mengenai Pemilikan dan Penguasaan, memang setiap orang dapat
memiliki Cagar Budaya apabila mempunyai surat-surat keterangan kepemilikan dan
jika surat-surat tersebut tidak ada maka Cagar Budaya tersebut adalah milik
Negara.
Negara yang dimaksud (menurut penulis)
adalah pemerintah. Setelah ditetapkan menjadi Cagar Budaya, Negara berhak
memiliki, memelihara, dan memanfaatkan Cagar Budaya tersebut selama Cagar
Budaya tersebut sebelumnya tidak memiliki pemilik yang sah. Namun, bagaimana
jika kepemilikan ini diabaikan juga oleh Negara? Masyarakat juga seharusnya
memiliki peranan atas Cagar Budaya tersebut walau tidak ada bukti hitam diatas
putih. Masyarakat memang harus dibatasi untuk tidak merusak, tapi terkadang,
publikasi mengenai pelestarian yang tertulis dalam undang-undang sangat kurang
sehingga muncul ketidakpahaman dalam masyarakat.
Fakta yang ditemukan oleh Tim Ilmiah
Piami XV Unhas dilapangan[5],
masyarakat cenderung takut mendekati situs-situs Cagar Budaya (selain alasan
mistis) karena mereka pernah mendengar atau mungkin melihat orang yang
tertangkap dan dipenjara karena berkeliaran disekitar situs. Hal ini tidak
pernah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah, kenapa orang tersebut bisa ditangkap
dan dimasukan ke penjara[6].
Selain itu, akibat kurangnya publikasi, warga juga ogah-ogahan dengan
pelestarian Cagar Budaya dan mengatakan dengan jelas bahwa mereka tidak terlalu
peduli karena mereka menganggap semua itu milik pemerintah dan pemerintah yang
wajib mengurusnya[7].
Vandalisme di Fort Rotterdam. (Dok. Chandra)
Entah apa yang salah dengan
undang-undang Cagar Budaya ini. Tapi, yang jelas ada kesalahan. Melihat
kenyataan yang ada, banyak situs-situs Cagar Budaya yang dirusak dengan sengaja
dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun tidak ada ganjaran
yang mereka dapatkan. Konstitusinya yang lemah ataukah kita sebagai pelaksana
konstitusi yang lemah? Gambar di atas merupakan bukti bahwa selama ini, kita
terlalu lemah dalam melakukan tindakan yang sudah jelas ditetapkan dalam
peraturan Negara kita, UU Nomor 11 Tahun 2010 pada Bab XI mengenai Ketentuan
Pidana. Tapi, dalam bertindak, kita juga merasa terbatasi karena adanya
pihak-pihak yang lebih berwenang dalam menjatuhkan sanksi, namun mereka juga
seakan menutup mata dengan pengerusakan-pengerusakan tersebut. Lalu, bagaimana
kita seharusnya bertindak?
Penutup
Tulisan ini sengaja dibuatkan pertanyaan
yang belum terjawab karena penulis merasa bahwa pertanyaan tersebut tidak bisa
penulis jawab sendiri, melainkan melalui proses diskusi dan tukar pikiran.
Selain itu, penulis juga sadar akan kekurangan penulis dalam memahami isi dari
undang-undang tersebut. Pada akhirnya, semuanya tidak bisa kita lakukan
sendirian, tapi bersama-sama.
Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah
membaca dan memahami (kurang lebih) UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya, penulis merasa undang-undang ini belum sampai ke telinga masyarakat
luas yang notabene adalah pemilik sah dari Cagar Budaya tersebut. Publikasi
yang kurang tersebar membuat masyarakat tidak peduli dan ini sangat gawat.
Undang-undang ini sebenarnya sangat, sangat baik menurut penulis. Namun dalam
pelaksanaannya, sungguh-sungguh mengecewakan. Seharusnya, undang-undang yang
berlaku setelah satu tahun semenjak ditetapkannya, kini terbengkalai selama
hampir empat tahun.
Harapan penulis, dengan adanya
undang-undang Cagar Budaya tersebut, masyarakat janganlah menjadi takut, tetapi
semakin peduli karena Cagar Budaya jangan hanya dilihat dari bentuk fisiknya
saja, tetapi dalam publikasi undang-undang, pemerintah juga lebih menekankan
nilai-nilai dari Cagar Budaya dan masyarakat punya rasa memiliki akan Cagar
Budaya tersebut.
Catatan: Mungkin tulisan
ini bersambung karena pembahasannya cukup menarik ^_^
[1] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, hal. 1.
[2] UU Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 42.
[3] UU Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 43.
[5] Tim Ilmiah Piami
XV Unhas beranggotakan 8 orang, yaitu: Edar (2013), Yuni (2013), Wani (2013),
Edi (2013), Vivi (2013), Wandi (2013), Afdal (2011), dan Chandra (2011). Tim
ini melakukan survei dan wawancara di Kabupaten Pangkep dan Maros, didampingi
oleh saudara Azwar (2010) dan saudara Aman (2008).
[6] Keterangan
tersebut didapatkan ketika melakukan wawancara di Kabupaten Pangkep.
[7] Keterangan
tersebut didapatkan ketika melakukan wawancara di Kabupaten Maros.
No comments:
Post a Comment